AKSI TOLAK KENAIKAN BBM AKAN MELUAS ; Menhan Anggap Hanya Persoalan Kamtibmas

29/05/2008 08:46:31

JAKARTA (KR) - Aksi-aksi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM tidak mengancam keselamatan bangsa. Menurut Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, aksi-aksi itu hanya persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Juwono mengatakan hal itu, usai rapat dengan Komisi I DPR tentang RUU Rahasia Negara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/5). Menurutnya, aparat keamanan pada dasarnya selalu menekankan pendekatan persuasif. Menko Polhukam pun terus mengkaji secara mendalam aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa. “Itu masalah keamanan. Tidak ada ancaman Indonesia akan pecah,” tandas Juwono.
Sementara itu Pakar Politik UGM Ari Sujito memprediksikan, aksi unjukrasa mahasiswa di berbagai wilayah menolak kenaikan harga BBM akan semakin meluas dan tak terbendung. “Sebab momentum aksi penolakan kenaikan harga BBM ini sangat tepat dalam kepentingan politik menjelang Pemilu 2009,” ujarnya, Rabu (28/5).
Soal isu yang menyebutkan aksi unjukrasa sudah ditunggangi oleh kelompok tertentu, menurut mantan ketua Dewan Mahasiswa UGM ini, merupakan bahasa yang paling sering digunakan oleh sebuah rezim (pemerintah) ketika kesulitan mengatasi berbagai aksi demonstrasi, seperti yang dilakukan Orde Baru.
“Faktanya, bahasa penunggangan dijadikan alat untuk upaya melakukan tindakan represif. Saya khawatir akan menjadi bumerang bagi rezim itu sendiri,” kata Ari.
Di Semarang tujuh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dengan menggelar aksi mogok makan di depan Kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Ketujuh peserta aksi mogok makan antara lain Lukman, Hengki, Ronny, Frans, Arie, Joneth dan Edis. Aksi mogok makan akan ditindaklanjuti dengan menggelar aksi massa secara besar-besaran yang digelar hari ini, Kamis (29/5) dari kawasan Simpanglima menuju Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Jateng. “Aksi massa ini melibatkan 2500 massa buruh, mahasiswa, pegawai serta masyarakat umum,” kata koordinator aksi, Sunu.
Di Jakarta, Universitas Moestopo Beragama membantah kalau penganiayaan terhadap polisi dalam unjukrasa kenaikan harga BBM, Selasa (27/5) lalu dilakukan oleh mahasiswanya.
“Kalau memang harus dibawa ke ranah hukum, tentu kami dukung. Silakan kalau memang mau dibuktikan,” kata Kepala Jurusan Administrasi Negara Universitas Moestopo Beragama, Paiman Raharjo kepada wartawan, Rabu (28/5).
Sehubungan dengan tindak penganiayaan terhadap polisi, Paiman menuturkan bahwa penganiayaan itu dilakukan provokator, bukan oleh mahasiswa Universitas Moestopo Beragama. Terpisah, Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Dicky Sondani menuturkan, salah satu penganiaya Ipda Henryco Manurung (56) saat unjukrasa itu tampaknya sudah terlatih.
(Ati/Edi/Asp/
Cha/Ful/Sto)-a

Sumber:kr.co.id

Penemu BBM Murah Dilarikan ke Jakarta

Kamis, 29 Mei 2008 | 08:54 WIB

NGANJUK - Penemu BBM berbahan dasar air asal Dusun Turi, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Nganjuk, Djoko Suprapto, kembali menjalani perawatan medis. Namun, keluarga memilih mengobati penemu BBM murah itu ke salah satu rumah sakit di Jakarta.

Belum jelas apa penyebab penyakitnya sehingga harus dilarikan ke Jakarta. Istri Djoko, Wina Mira alias Damirah (44), saat dihubungi Surya hanya menjelaskan bahwa kondisi kesehatan suaminya perlu disembuhkan. Karena di Nganjuk tidak ada yang representatif untuk penyakit suaminya, keluarga memutuskan membawa Djoko ke Jakarta.

Namun, di rumah sakit mana pria asal Sragen ini dirawat tidak jelas. Winda hanya mengatakan bahwa kondisi kesehatan suaminya perlu dipulihkan. “Bapak sudah lama terserang diabetes. Sekarang kami berada di Jakarta untuk pengobatan Bapak,” kata Winda melalui sambungan telepon, Rabu (28/5).

Winda hanya menjelaskan bahwa Djoko belakangan ini memang kerap drop. Kondisinya tiba-tiba lemas dan hanya bisa berbaring. “Kami sekarang tidak berada di rumah sakit, tapi di rumah pribadi dokter,” kata Winda sambil menambahkan bahwa dokter itu sudah menjadi langganan suaminya. Yang jelas, lanjut dia, dokter yang terletak di bilangan Jakarta Pusat itu adalah dokter spesialis penyakit dalam. Winda menyebut bahwa dokter itu yang selama ini menjadi dokter pribadi Djoko selama di Jakarta.

Keberangkan Djoko ke Jakarta juga tidak diketahui warga. Maklum, rumah di atas lahan 1 hektar itu terus dijaga ketat aparat keamanan hingga siang kemarin.

Selama dua pekan Djoko pergi tanpa kabar. Tidak ada satu pun yang tahu di mana Djoko menghilang. Sebab, HP miliknya tidak ada yang bisa digunakan. Bahkan, Djoko berani menolak undangan Persiden SBY dalam malam Kebangkitan di Senayan. Djoko ditemukan hari Kamis (23/5) di RSUD Madiun. Malam itu juga Djoko memutuskan kembali ke rumahnya di Dusun Jodhipati, Desa Ngadiboyo. Lemahnya kondisi kesehatan Djoko tampak jelas saat menemui wartawan. Saat ditanya soal teknis dan proses penemuan BBM itu, apalagi jika diminta menunjukkan salah satu contoh temuannya itu, Djoko pasti tidak akan bisa.

Belum ada keterangan resmi baik dari keluarga maupun orang dekat Djoko kenapa dia dirawat di Jakarta. Dari ekspresinya menyiratkan bahwa ada beban berat yang dipikul Djoko. Beban ini tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Sebenarnya kepergian Djoko mulai terdengar di lingkungan dekat Djoko sendiri. Salah satunya adalah Dandim 0810 Nganjuk Letkol Christiyono Tri Suprapto, kepada Surya mengaku mendapat curhat soal kesehatan Djoko.

“Pantas kemarin (Selasa) Djoko mengeluh sakit. Saat itu juga Djoko juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat dia akan kembali berobat ke Jakarta,” kata Christiyono. Saat ditanya apakah penjagaan ketat Djoko oleh anggota TNI itu terkait dengan keterlibatan TNI dalam bisnis dan penemuan Djoko, Christiyono menolaknya. Termasuk apakah ada tugas dan rekomendasi dari Mabes TNI, Christiyanto tetap menolak.

“Kebetulan saja, saya tugas di Nganjuk. Tidak ada instruksi dari atasan kami untuk melindungi Djoko. Karena dia warga Nganjuk dan kami terpanggil untuk mengamankan Jodhipati,” kata Chistiyono. (k2).

Sumber:Kompas.com

Besar, Subsidi BBM yang Dinikmati Pemilik Mobil

Kamis, 29 Mei 2008 | 10:52 WIB
Laporan Wartawan Kompas Stefanus Osa Triyatna

JAKARTA, KAMIS- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Suryadharma Ali mengatakan, subsidi yang dinikmati para pemilik mobil masih lebih besar dibandingkan keluarga miskin. Bantuan langsung tunai belum sepenuhnya mendorong rasa keadilan.

Demikian dikatakan Mennegkop dan UKM dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (29/5). Menurut dia, pemilik satu unit mobil diperkirakan menggunakan bensin sebanyak 10 liter per hari. Apabila subsidi pemerintah diberikan sebesar Rp 7.000/liter, maka subsidi yang diberikan pemerintah mencapai Rp 70.000 per hari. Dalam satu bulan, seorang pemilik mobil mendapatkan subsidi bahan bakar sebesar Rp 2,1 juta. Kalo seorang memiliki lima mobil, berarti subsidi pemerintah Rp 10,5 juta per bulan.

"Ketidakadilan memang masih terlihat, karena BLT hanya diberikan Rp 100.000 per bulan yang dirapel tiga bulan menjadi Rp 300.000 per rumah tangga sasaran," kata Suryadharma. Karena itulah, kebijakan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan rakyat adalah melalui bantuan langsung tunai, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), kredit usaha rakyat (KUR) dan program konversi energi dari penggunaan minyak tanah menjadi gas elpiji.

Sumber:Kompas.com

Obama Akan Tengok Irak

Kamis, 29 Mei 2008 | 10:53 WIB

WASHINGTON, KAMIS - Dalam waktu dekat Barack Obama mengunjungi Irak. Ini akan menjadi kunjungan pertama selama ia menjadi calon presiden.

Obama yang kerap dikritik rivalnya, John McCain dari Republik, mengungkapkan rencananya itu kepada The New York Times, Rabu (28/5) atau Kamis (29/5). Ia menolak tantangan McCain soal kunjungan ke Irak berdua.

"Saya hanya tidak ingin terlibat dalam cekcok politik. Kalau saya ke Irak, saya akan bertemu pasukan dan komandan. Saya tidak ke sana untuk mendapatkan prestasi politik. Pekerjaan mereka di sana terlalu penting," kata Obama.

McCain mengatakan ia senang mendengar rencana Obama itu. "Tapi jelas sangat terlambat," kata McCain kepada wartawan di Los Angeles.

Perdebatan Obama-McCain ini menegaskan babak baru proses pemilihan presiden AS, meski keduanya belum diresmikan sebagai calon dari partai masing-masing. Keduanya mulai menggarap isu-isu besar, seperti isu Irak, siapa yang bakal memimpin dan mengambil keputusan sebagai panglima tertinggi.

Soal Irak, Obama dan McCain berlawanan sikap. McCain mendukung berlanjutnya pendudukan militer AS di Irak. Sebaliknya Obama menganjurkan penarikan mundur pasukan AS dari negeri itu secepatnya.

Menurut McCain, pendirian Obama itu didorong ideologi, bukan pada fakta di lapangan. "Dia tidak punya pengetahuan atau pengalaman untuk membuat keputusan. Presiden harus mendengar dan belajar. Presiden harus membuat keputusan, tidak peduli keputusan itu populer atau tidak," kata McCain.

Saat terbang ke Chicago, Obama mengatakan kepada wartawan, bahwa ia tidak berkunjung ke Irak sejak 2006 dan tidak relevan kalau itu dimanfaatkan McCain untuk menyerangnya.

"John McCain atau pemerintahan Bush tidak punya argumen kuat untuk membuat kebijakan luar negerinya, jadi mereka mencoba muncul dengan mengalihkan isu, bukan membicarakan substansi," katanya.

SAS
Sumber : AP
Sumber:Kompas.com

Muladi : Mahasiswa Hati-hati!

Kamis, 29 Mei 2008 | 11:10 WIB

JAKARTA, KAMIS - Pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gelombang aksi mahasiswa semakin meningkat. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi, mengingatkan agar mahasiswa berhati-hati dengan berbagai aksi yang mereka lakukan.

Sebab, ia melihat adanya pihak-pihak yang memperalat mahasiswa untuk kepentingan tertentu. Namun, Muladi memahami kondisi psikologis mahasiswa, yang keadaan ekonominya terkena imbas kenaikan harga BBM. "Wajar, kalau mahasiswa diperalat. Yang penting, mahasiswa sadar (bahwa ada pihak-pihak yang memperalat mereka). Mahasiswa agar hati-hati, jaga kebersihan perjuangan dengan konsep-konsep yang bagus," ujar Muladi, yang ditemui di Gedung DPD RI, Kamis (29/5).

Menurut Muladi, keberhasilan gerakan mahasiswa pada tahun 1966 dan 1998 karena didukung dengan konsep-konsep yang matang tentang apa yang diperjuangkan. "Jadi, jangan hanya bakar ban dan teriak-teriak. Buat juga konsep-konsep alternatif yang ditawarkan, untuk melakukan mitigasi dan adaptasi yang sesuai dengan perkembangan saat ini," lanjutnya.

Mengenai adanya pernyataan yang mensinyalir bahwa gerakan mahasiswa telah ditunggangi, menurut dia, pernyataan tersebut seharusnya tidak dilontarkan. Alasannya, lontaran seperti itu hanya akan memanaskan situasi. Langkah terbaik, kata Muladi, menyimpan segala dugaan itu dan membuktikannya dengan bukti akurat. Pemerintah pun, imbau dia, jangan hanya berpikir profesional dalam menjelaskan alasan kenaikan harga BBM yang menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

"Yang saya tuntut dari pejabat sekarang, mereka jangan hanya berpikir profesional menjelaskan kenaikan harga minyak secara akademis, tapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial politiknya. Contoh, sebelum menaikkan harga minyak minta maaflah ke rakyat, bahwa ini langkah terakhir yang tidak bisa dihindarkan lagi," katanya.

Akan tetapi, Muladi menyayangkan sikap-sikap politisi yang memanfaatkan situasi gejolak masyarakat dalam mengkritisi kenaikan harga BBM, untuk kepentingan pribadi. "Kalau saya lihat, kentara sekali orang-orang politik yang memanfaatkan situasi ini. Mereka tidak mau dengar alasan pemerintah, yang penting ini kesempatan untuk menghajar pemerintah," ujar Muladi.

Siapa orang-orang politik yang dimaksud Muladi? "Ya Anda tahu sendirilah, mereka adalah kelompok-kelompok yang ingin tampil di forum-forum nasional nantinya, memanaskan Pemilu," jawab dia. (ING)

Sumber:Kompas.com

AS Cabut Travel Warning 8 Tahun Nyatakan RI Tak Aman

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencabut larangan perjalanan (Travel Warning) ke Indonesia setelah memutuskan bahwa kondisi keamanan di Indoensia tidak lagi memerlukan hal itu. Duta Besar AS Cameron R. Hume, Minggu (25/5), mengumumkan bahwa efektif mulai 23 Mei, Departemen Luar Negeri AS telah mencabut Travel Warning yang diberlakukan sejak bulan November 2000 setelah beberapa kali terjadi peledakan bom di Jakarta dan Bali.

Duta Besar AS Hume, melalui keterangan tertulis Kedutaan Besar AS untuk Indonesia yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu, mengatakan, AS telah mencabut larangan tersebut karena perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap situasi keamanan saat ini.

Indonesia, katanya, tidak mengalami serangan teroris dalam skala besar sejak Oktober 2005 dan pemerintah Indonesia telah membongkar, menangkap dan mengadili berbagai elemen terorisme.

Duta Besar AS menyatakan, hal ini merupakan keputusan yang signifikan dan berharap hal ini akan mengarah pada hubungan yang lebih erat antara masyarakat kedua negara.

Ia berharap semakin banyak pengusaha, wisatawan dan akademisi Amerika akan berkunjung ke Indonesia untuk mengembangkan perdagangan, pariwisata dan pertukaran pendidikan antara kedua negara.

Duta Besar AS menekankan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk melindungi warga negara Amerika dan meningkatkan kerjasama keamanan dengan Indonesia.

Ia mengatakan, kedutaan besar tidak akan mengubah peringatan keamanan sehubungan dengan perkembangan ini dan mendesak fasilitas publik di Indonesia untuk tetap menjaga keamanan pada tingkat yang maksimal mengingat ancaman keamanan tetap ada.

Keterangan itu menyebutkan, untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai keamanan di Indonesia, Kedutaan Besar AS menyarankan warga negara dan wisatawan Amerika Serikat, untuk membaca informasi khusus tentang Indonesia dan kondisi keamanan dunia saat ini yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS. Kedua dokumen tersebut tersedia di situs web Bagian Konsuler Kedubes AS http://travel.state.gov.(ant)
(wns)

[www.waspada-online.com]

Sumbar Lestarikan Penyu

Padang - Pemerintah Kota Padang melanjutkan penangkaran penyu melalui kegiatan pembibitan tahap dua pada bulan Mei 2008. "Ancaman kepunahan terjadi akibat perburuan terhadap penyu dan telurnya masih cukup tinggi, karena harga jualnya menggiurkan," kata Kepala Bapedalda Kota Padang, Endang Dewata, di Padang, Minggu. Tahap pertama sekitar sebulan lalu telah dilepas 100 anak penyu ke Pulau Penyu, Pulau Kerabak Ketek, dan Kerabak Gadang. Anak penyu yang dilepas terdiri dari penyu sisik (Eretmochelys imbricata) dan penyu hijau (Chetonia mydas).

Bapedalda Kota Padang, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang bekerja sama dengan Fakultas Biologi Unand, melanjutkan penangkaran terhadap penyu dengan cara swadana.

Menurut Endang, Konvensi Perdagangan Internasional Satwa dan Flora Liar (CITES) --yang telah diratifikasi Indonesia-- memasukkan penyu dalam Apendix I, yaitu kategori harus dilindungi dan tidak bisa diperdagangkan.

"Kepunahan satu jenis satwa di alam, otomatis akan menganggu ketidakseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam," katanya.

Pemko Padang, katanya lagi, sudah mengajukan konsep kegiatan penangkaran penyu dalam APBD sebesar Rp200 juta untuk dialokasikan dalam tahun 2009.

"Sedangkan kegiatan penangkaran tahun 2008, kita hanya menggunakan dana swadaya, sehingga 2009 perlu lebih dianggarkan dalam APBD Kota Padang agar konservasi terhadap penyu makin baik," katannya.

Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi telur penyu. Mimi (60), perantau Minang di Jakarta, mengatakan setiap pulang ke Padang, dirinya bisa menghabiskan 20 telur penyu matang sekali makan.

"Habis, telur penyu enak sih, lagian di Jakarta sulit diperoleh kendati ada, harganya jauh lebih tinggi," katanya.

Harga telur penyu kini mencapai Rp5.000/butir hingga Rp7.000/butir.

Peneliti aktif dari Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, Padang, Harfiandri Damanhuri, menyebutkan, konsumsi telur penyu oleh masyarakat Sumatera Barat cukup tinggi, terkait pasokan telur penyu mencapai 1.000 butir per minggu ke pusat penjualan telur penyu di Pantai Padang, Kota Padang.

Pusat Informasi Penyu wilayah Sumatera Barat menyebutkan, berdasarkan perhitungan pada April-Juni tahun 2005 lalu, jumlah telur penyu yang masuk ke lokasi penjualan mencapai 22.255 butir atau hampir 7.000 butir perbulan.

Sebanyak 45 persen di antaranya berasal dari pulau yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi penyu di Kabupaten Pesisir Selatan, Pulau Penyu, Pulau Kerabak Ketek, dan Kerabak Gadang.


Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2008/5/25/sumbar-lestarikan-penyu/

Lapindo Diminta Tepat Waktu Lunasi Ganti Rugi

27-05-2008
Sisa ganti rugi rencananya mulai dibayar oleh PT Minarak Lapindo Jaya sebagai juru bayar Lapindo Brantas pada 28 Mei mendatang.

Jakarta -- Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso kemarin meminta PT Lapindo Brantas menepati pembayaran 80 persen sisa ganti rugi korban semburan lumpur. Sisa ganti rugi rencananya mulai dibayar oleh PT Minarak Lapindo Jaya sebagai juru bayar Lapindo Brantas pada 28 Mei mendatang.

"Saya minta jangan mundur," kata Sunarso ketika mengikuti rapat bersama Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta kemarin. Pembayaran ini dimulai bersamaan dengan tenggat pembayaran uang muka 20 persen dari nilai ganti rugi. Pembayaran sisa ganti rugi ditargetkan selesai pada Juli tahun depan.

Berdasarkan catatan BPLS, Minarak menerima 12.832 bidang tanah warga korban lumpur untuk diverifikasi. Sebanyak 12.421 dinyatakan lolos dan yang sudah dibayar mencapai 12.157 bidang tanah. Dana yang dibayarkan Minarak sebesar Rp 655 miliar. Adapun 264 berkas belum dibayar karena bermasalah. BPLS masih mencari jalan keluar untuk tanah yang belum dibayar.

Sumitro, koordinator warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera, mengungkapkan sebagian berkas yang belum dibayar berasal dari warga perumahan itu. "Ada 96 keluarga yang belum menerima ganti rugi," katanya. Sisanya diduga berasal dari desa lain yang termasuk dalam peta desa yang terkena dampak semburan.

Adapun koordinator warga Desa Jatirejo, Nasiruddin, menyatakan ada sekitar seribu berkas yang belum diserahkan warga kepada BPLS. Menurut dia, sebagian warga masih belum menyerahkan surat-surat tanah seperti yang disyaratkan Minarak Lapindo Jaya. "Tapi ada juga yang masih bingung," kata Nasiruddin.

Tentang berkas yang belum dibayar ini, Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla mengatakan ada perbedaan antara tanah yang diklaim dan kondisi tanah. Dia menyatakan warga mengklaim tanahnya sebagai tanah daratan, tapi, setelah ditelusuri, ternyata tanah sawah.

Menurut dia, Minarak hanya akan membayar tanah sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan yang sudah dibuat pemerintah. Selain itu, dia memastikan seluruh uang muka ganti rugi akan dibayarkan. "Yang tertunggak 20 persen itu akan kami carikan waktu pembayarannya," kata dia.

Adapun Ketua Dewan Pengarah BPLS Djoko Kirmanto menyatakan ganti rugi untuk Desa Siring Barat, Mindi, dan Jatirejo yang terkena dampak lumpur belakangan belum bisa dibayarkan. Alasannya, harus menunggu penyesuaian keputusan presiden sebagai payung hukum besaran ganti rugi sama dengan korban Lapindo dari sembilan desa lainnya.

http://www.korantempo.com/korantempo/2008/05/27/headline/krn,20080527,14.id.html